Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Pada Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial di DPMPTSP Kabupaten Garut
DOI:
https://doi.org/10.55583/arsy.v6i3.1731Keywords:
aplikasi Sijempol-OSS ; digitalisasi ; Inovasi pelayanan publik ; perizinan ; teknologi informasi.Abstract
Penelitian ini mengkaji inovasi pelayanan publik berbasis digital pada bidang perizinan infrastruktur dan sosial di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut. Latar belakang penelitian didasarkan pada tuntutan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Aplikasi Sistem Jemput Perizinan Online (SIJEMPOL) menjadi objek kajian utama, yang dirancang untuk mempermudah pengajuan perizinan non-OSS secara daring, mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan meminimalisasi maladministrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori Inovasi Rogers dalam Hutagalung (2018) digunakan sebagai kerangka analisis, meliputi dimensi Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, dan Observability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi pelayanan memberikan keuntungan relatif yang signifikan, serta menunjukkan tingkat kerumitan yang rendah berkat penggunaan antarmuka yang sederhana. Pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital di DPMPTSP Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai hambatan, meliputi keterbatasan literasi digital masyarakat, infrastruktur jaringan internet yang belum merata, resistensi terhadap perubahan sistem, kendala teknis aplikasi, serta keterbatasan dan adaptasi. Inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui OSS dan SIJEMPOL di DPMPTSP Kabupaten Garut terbukti meningkatkan produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan keunggulan relatif berupa efisiensi, transparansi, serta kemudahan akses layanan, meskipun masih menghadapi tantangan literasi digital dan infrastruktur.
References
Alamsyah, H. K., Ariesmansyah, A., Ap, S., Ap, M., Arifin, R. K., Ip, S., & Ap, M. (2025). Administrasi Publik Era Digitalisasi. Mega Press Nusantara.
Ariesmansyah, A., Indrianie, M., Arifin, R. K., & Lastari, R. (2024). Dinamika Digital Governance: Antara Teori dan Praktek di Era 4.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ali, F. (2011). Teori Dan Konsep Administrasi Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Cv Pustaka Setια.
Dwiyanto, Agus. (2005). Reformasi Tata Pemerintahan. Yogyakarta: Gava Media.
Gasperz. (2008). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu. Dalam Y. T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu (Hal 4). Yogyakarta: Gava Media.
Muluk, M.R. Khairul. (2008). Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang: Banyumedia Publishing.
Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
Hanif Nurcholis, (2005), Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Jakarta : Grasindo.
Rahman, M (2017).Ilmu Administrasi.Makassar:Cv Sah Media.
Ratminto Dan Atik Septi Winarsih. (2005). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sellang, Kamaruddin. (2016). Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Sinambela, Lijan Poltak. (2006). Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Maria, (2014), “Inovasi Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMT) Kabupaten Raya”, Jurnal Borneo Administrator 10, (2), 214-233.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model Of Service Quality And Its Implications For Future Research. Journal Of Marketing, 49(Fall), 41-50. Jurnal Of Marketing.
Pertiwi, S. D., Handoko, R., & Ilman, G. M. (2025). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Program Digital Data Koperasi Dan Usaha Mikro (Ditakopum) Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469), 5(03), 75-81.
Safitri, A. D., & Widowati, N. (2024). Inovasi Pelayanan Publik “Mencari Kekasihku” Di Dispendukcapil Kabupaten Grobogan. Journal Of Public Policy And Management Review, 13(2), 109-122.
Zinsky, W. P., Rusli, B., & Bekti, H. (2024). Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bekasi Dalam Bentuk Kebijakan Mal Pelayanan Publik. Perspektif, 13(2), 515-522.
Inpres 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dibuatlah konsep penyederhanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
Permendagri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Permendagri No 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Garut sudah berjalan unit Pelayanan Satu Atap (YANTAP) yang melayani perizinan dan non perizinan.
Permendagri No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu.
Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Undang-undang No.18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian.
Peraturan Bupati Garut Nomor 9 Tahun 2018, tentang penetapan sistem SJEMPOL (Sistem Informasi Jaringan Elektronik Melalui Perizinan Online).
